Ribka Tjiptaning Kritik Kenaikan Iuran BPJS vs Pelayanan Rumah Sakit

Ribka Tjiptaning Kritik Kenaikan Iuran BPJS vs Pelayanan Rumah Sakit



Berita Indonesia – Nama Rebekah Tjiptaning, seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menjadi perbincangan di antara warga setelah videonya yang berisi kritik terhadap virus BPJS.
Beberapa waktu lalu, sebuah klip video yang memperlihatkan kritik dari anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menjadi viral.
Dalam video tersebut, Ribka menyampaikan beberapa kritik keras, terutama terkait perbedaan layanan kesehatan di rumah sakit yang dialami oleh masyarakat Indonesia.

Cuplikan video telah diunggah di media sosial.
Salah satunya adalah Twitter, yaitu dengan akun @zakwannur.
Cuplikan diunggah pada 7 November pukul 16.34 WIB.
Pada 9 November pukul 5:55 sore, unggahan telah menerima 15,7 ribu retweet dan 19,5 ribu orang menyukainya.
Durasi klip video 2 menit 20 detik sebelumnya diunggah sepenuhnya di akun YouTube RI House YouTube, Rabu (11/6/2019).
Versi lengkap potongan video Ribka Tjiptaning adalah Rapat Kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan DJSN, BPJS Kesehatan, dan Badan Pengawas Kesehatan BPJS yang membahas kenaikan biaya kesehatan BPJS.
Selama rapat kerja, Ribka menyampaikan sejumlah kritik.
Namanya viral.
Jadi, siapa Ribka Tjiptaning?
Ribka Tjiptaning Proletariyati lahir di Yogyakarta, 1 Juli 1959.
Dia adalah anak ketiga dari lima bersaudara.
Orang tuanya adalah Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro dan Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati.
Ayahnya diketahui memiliki sejarah sebagai anggota Biro Khusus PKI.
Dengan latar belakang ini, Ribka tidak menutupinya.
Bahkan, ia pernah menulis buku berjudul "Aku Bangga Menjadi Anak PKI".
Dalam hal pendidikan, Ribka menerima pendidikan formal di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dari tahun 1978 hingga 1990.
Setelah lulus dan menjadi dokter, ia juga membuka klinik kesehatan di daerah Ciledug, Tangerang.
Ribka juga telah menjadi anggota PDI-Perjuangan sejak 1992. Hingga sekarang, ia telah berhasil memasuki Senayan tiga kali, yaitu pada 2004, 2009, dan 2019.
Saat ini, ia adalah anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan.
Sebelumnya, Ribka pernah menjabat sebagai Ketua komisi yang sama pada periode 2009-2014.
Di Komisi IX, ia menyoroti isu-isu di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, populasi dan kesehatan.
Ribka tidak pernah mengkritik kinerja pemerintah.
Pada 2015, ia pernah menyampaikan evaluasinya yang menyatakan bahwa tidak ada menteri yang bisa menerjemahkan konsep yang dibawa oleh Jokowi ke dalam pemerintahan.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa para menteri Jokowi memiliki koordinasi yang buruk dalam mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP).
Pada saat itu, peraturan yang disoroti adalah kebijakan baru tentang Jaminan Hari Tua (JHT).
Kebijakan tersebut terkait dengan kebijakan baru Badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) yang menyatakan bahwa JHT hanya dapat dicairkan jika karyawan telah bekerja 10 tahun.
Bahkan, dalam peraturan sebelumnya, periode layanan yang dibutuhkan adalah 5 tahun.
Selain JHT, pada 2015 Ribka juga mengkritik BPJS Kesehatan.
Menurut Ribka, pemerintah harus fokus pada Program Indonesia Sehat.
Sebab, dia menilai masih banyak rumah sakit yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS.
Pada bulan Februari 2018, Rebekah juga mengkritik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas ketidakadilan dalam tindakan penjual kosmetik murah skala kecil dan besar.
Saat menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR periode 2009-2014, RUU Kesehatan yang kemudian disetujui pada Rapat Paripurna DPR menjadi bahan diskusi.
Sebab, salah satu ayat yang mengatur tembakau sebagai zat adiktif hilang.
Sebagai akibat dari kasus ini, Ribka juga dilarang mengetuai komite khusus dan rapat komite kerja oleh Dewan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat.
Ribka juga dihadapkan dengan petisi online yang menolak menjadi calon Menteri Kesehatan.
Adapun alasan penolakan selain dari kasus hilangnya ayat tembakau dalam RUU Kesehatan yang disahkan, Ribka diduga terlibat dalam kasus intervensi obat IV.
Dalam hal itu, ada saran kepada Departemen Kesehatan untuk menghentikan penggunaan infus dari pabrik-pabrik tertentu dan menggantinya dengan produk-produk pabrik lainnya.
Kemudian, pada tahun 2018, namanya kembali terseret ke dalam kasus pidato kebencian oleh Alfian Tanjung karena ia menuduh 85 persen kader PDI-P sebagai PKI.
Alfian menyatakan bahwa pernyataannya berasal dari komentar Ribka bahwa 20 juta orang Indonesia adalah kader PKI.
Akhirnya, Ribka kembali menarik perhatian ketika menyampaikan kritik pada rapat kerja antara Komisi IX dan Menteri Kesehatan dan Dewan Direksi BPJS.
Posting oleh Rebekah Tjiptaning Kritik Peningkatan Kontribusi BPJS vs Layanan Rumah Sakit ditunjukkan sebelumnya di Topikindo.



Source link

Related posts

Leave a Comment