Anggota DPRD Gadai SK ke Bank, ICW Sebut Potensi Korupsi Modus Baru



Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap bahwa alasan anggota DPRD mengeluarkan Surat Keputusan (SK) sehingga mereka tidak melakukan korupsi adalah tidak masuk akal. ICW mengatakan sebaliknya akan berpotensi ada mode korupsi baru.
"Tidak ada jaminan (akan ada korupsi) itu sebenarnya dapat memicu mode korupsi baru dengan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tertarik," kata peneliti ICW, Donal Fariz ketika dihubungi, Rabu (9/9/2019).
Donal mengatakan tidak ada jaminan bahwa anggota DPRD yang menggadaikan keputusannya akan membayar sendiri cicilan. Dia khawatir bahwa angsuran dalam serangan itu akan digunakan oleh anggota DPRD untuk bermain proyek dengan pihak ketiga.
"Apakah itu ketika menggadaikan SK memutuskan korupsi, tidak ada jaminan juga. Karena beberapa dari yang terjadi sangat mungkin juga pihak ketiga yang membayar angsuran dari apa yang dipinjamnya ke bank. Itu tidak terlihat korup tetapi ada yang ketiga pihak yang membayar metode halus ini. karena belum tentu dia yang membayar angsuran per bulan bisa menjadi pihak ketiga terkait dengan proyek pemerintah, "katanya.
Karena, menurut Donald dengan mode itu akan lebih sulit untuk mengetahui daripada menerima suap secara langsung. Selain itu, Donald mempertimbangkan cara pembayaran suap menggunakan mode pembayaran hipotek SK dianggap lebih mudah.
"Saya sebenarnya curiga apakah dia membayar bulanan jika angsuran, misalnya nanti seorang anggota dewan yang membayar angsuran dan kemudian ada seorang kontraktor yang ingin mendapatkan proyek, tidak apa-apa daripada menyuap langsung untuk menangkap, cukup membayar angsuran. alih-alih menangkap KPK secara langsung, jika menangkap Rp 100 juta jika Anda dapat melihat, jika Anda membayar dengan mencicil, Anda hanya datang ke transfer ATM per bulan dan tidak memberikannya secara langsung, "kata Donald.
Sebelumnya diketahui, sebuah fenomena muncul dari anggota dewan, SK KPR untuk mendapatkan dana dari bank. Kejadian ini tidak hanya terjadi di satu daerah, tetapi di berbagai DPRD daerah.
Menurut Ketua sementara DPRD Ciamis Nanang Permana, anggota legislatif yang menggadaikan SK kepada bank untuk pinjaman adalah hal yang wajar dan pantas. Rata-rata mereka membutuhkan uang untuk melunasi hutang pasca-kampanye atau untuk mewujudkan janji-janji kampanye yang belum dipenuhi oleh pemilih mereka.
"Daripada mencuri uang negara, lebih baik membayar utang menggunakan gaji. Kalau ada asuransi di utang bank. Biasanya kalau pinjaman itu kredit selama 48 bulan penuh," kata Nanang. .



Source link

Related posts

Leave a Comment